DPNTimes.com, Sulbar Mamuju – Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar melakukan audiensi di rumah jabatan PJ Gubernur Sulawesi Barat dalam membahas data terbaru mengenai predikat Provinsi Sulawesi Barat dalam kasus stunting di Indonesia dan upaya strategis berkelanjutan yang akan dilakukan dalam upaya percepatan stunting di Sulbar sehubungan dengan adanya Kunjungan Wakil Presiden RI mendatang.
Audiensi ini dihadiri oleh Anggota 6 BPK RI, IA ITB, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi, Forkopimda dan beberapa kepala OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kegiatan ini Pemprov Sulbar melakukan penandatangan kerjasama dengan IA ITB dalam meningkatkan perekonomian sulbar dibidang teknologi pertanian. Selain itu, kegiatan ini dihadiri Anggota 6 BPK RI yang akan melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap anggaran stunting di Sulbar, baik ditingkat kabupaten dan provinsi.
Ketua IA ITB, mengungkapkan bahwa Pengelolaan hasil panen yang baik sangat penting terkait penanganan kasus stunting di Sulbar. “Sebagai daerah penghasil kelapa sawit dapat diadakan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan di Sulbar dan mengurangi masalah stunting. Misalnya, Pengelolaan minyak kelapa sawit. Dalam pengolahan minyak goreng ada Vitamin A yang terbuang dari limbah kelapa sawit, dan limbah kelapa sawit sendiri bisa dijadikan dinding anti gempa yang bisa dibangun di sekolah-sekolah” ungkapnya.
PJ Gubernur Akmal Malik mengungkapkan, Sulbar membutuhkan hasil-hasil temuan BPK dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran ditingkat Kabupaten dan Provinsi. Peran BPK disini cukup penting, agar dana desa dan kabupaten bisa tepat sasaran dan apabila ini telah tercapai maka penanganan kasus stunting di sulbar akan mudah.
Persoalan stunting merupakan upaya jangka panjang, dan kita perlu melakukan intervensi besar-besaran, memaksa kabupaten untuk melakukan kolaborasi bersama-sama. “Kita kalah dari NTT , jika NTT mengambil upaya 12 langka, sulbar mengambil 10 langka, meskipun ada perubahan, kita tetap kalah meskipun hanya selisih koma.” ungkapnya.
Pemprov Sulbar telah mengembangkan sebuah program yang dapat mencari masyarakat yang bersinggungan dengan kondisi geografis sulbar khususnya berkaitan mengenai jumlah penduduk per-kabupaten, Jumlah jamban, rumah layak huni, kemiskinan ekstrim dan sebagainya, serta upaya pengembangan kedepan agar bisa mendeteksi ibu hamil di sulbar.(*)
